Pemahaman tentang Demokrasi

1.          Konsep Demokrasi
   
   
   
  Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

     
2.         Jenis-Jenis Demokrasi
   
   
   a.     Dilihat dari cara penyaluran aspirasi rakyat :
   • Demokrasi Langsung
   Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.
   • Demokrasi Tidak Langsung

   Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.
   
   
   b.     Dilihat dari dasar yang dijadikan prioritas atau titik perhatian :
   • Demokrasi Material
   • Demokrasi Formal
   • Demokrasi Campuran
   c.     Dilihat dari prinsip ideologi :
   • Demokrasi Rakyat
        Demokrasi rakyat (proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk mencapai cita-cita kepentingan kolektif.  Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan paham marxisme atau komunisme.
   • Demokrasi Konstitusional
        Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh benturan kepentingan hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.
   Hal inilah yang menjadi pemicu pemikiran baru yakni demokrasi liberal. Setiap individu dapat berpartisipasi melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan sesuai ketentuan. Masyarakat harus dijaminan dalam hal kebebasan individual(politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan).
   
   
   d.     Dilihat dari kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan negara :
   • Demokrasi Sistem Parlementer
        Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
   

   
        Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu :

   • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

   • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

   • Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

   • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

   • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

   • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
   
        Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :

   • Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

   • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

   • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

   
   

   
   

        Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
   

   • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

   • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

   • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

   • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

   
   
   • Demokrasi Sistem Presidensial
   
   

        Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

   
   

       Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu :
   - Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
   - Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
   -  Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

   
   

     Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila Ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
   

      
        Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

   • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

   • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

   • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

   • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

   • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

   • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

   
        Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

   • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

   • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

   • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

   • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

   
        Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

   • Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

   • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

   • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.

   • Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

   
   
3.       Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
   
   

   
   Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan Negara, antara lain :

• Pemerintahan Monarki (monarki mutlak (absolut), monarki konstitusional, dan monarki parlementer).
  - Monarki mutlak : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja dan bentuk kekuasaanya tidak terbatas.
  - Monarki Konstitusional : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.
  - Monarki Parlementer : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang tertinggi berada ditangan parlemen.
• Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, “res” yang artinya pemerintahan dan “publica” yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
  
  Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan Negara dipisahkan menjadi tiga yaitu :
• Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen).
• Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan).
• Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri). Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
  
  Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan Negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya (berdiri sendiri/independent) yaitu :
• Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang).
• Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang).
• Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang.

       4.   Klasifikasi Sistem Pemerintahan

•    Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).
•       Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
•       Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif.

      Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :

• Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar).
• Sistem pemerintahan parlementer.
• Sistem pemerintahan presidential.
• Sistem pemerintahan campuran

              5.   Perkembangan Demokrasi di Indonesia

    
    Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, secara hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum.

      Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956.

    Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi pancasila) pada era  Presiden Soeherto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa.

     Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998.

    Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu.

    Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden.

       Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

           SUMBER : 

•      Muchji, A., dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Gunadarma
•      http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial
•      http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/demokrasi-di-indonesia-pengertian-macam-kelebihan-sejarah-perkembangan.html
•      http://richie-rap.blogspot.com/2013/07/pemahaman-tentang-demokrasi.html